Dadang Emosi Cari Emen Gegara Dishub Disebut dalam Pemotongan Uang Sopir Angkot: Tapi Dia Kooperatif

Yang ada hanyalah pungutan yang dilakukan oleh KKSU.

"Uangnya pun dinikmati oleh mereka. Yang paling penting dari itu adalah ada pungutan berdasarkan informasi, di jalur Cibedug sebesar Rp250.000 oleh KKSU," kata Dedi.

Yang memungutnya, lanjut dia, menjamin sopir tetap beroperasi, meskipun seharusnya mereka diliburkan.

"Untuk Polres Bogor yang perlu ditindaklanjuti, saya yakin pungutan-pungutan itu terjadi di setiap wilayah, cuma ada yang terbuka dan tidak," kata Dedi.

Baca juga: Bunuh Tante Pengasuh Pakai Tangan Kosong, Kekesalan Eki Memuncak saat Cuci Piring: Harus Dimusnahkan

Sebelumnya, sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor mengaku uang Rp1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp200.000.

Sementara Dadang menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

Dadang menyebut, tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000," kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi," ujarnya.

Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

Dedi pun tegas tak akan beri ampun pada oknum yang memotong uang kompensasi sopir angkot.

Ia tak akan tinggal diam dan tetap akan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Menurutnya yang akrab disapa KDM, kasus ini sudah termasuk ranah tindak pidana dan merugikan ratusan sopir angkot, khususnya di wilayah Bogor.