Dadang Emosi Cari Emen Gegara Dishub Disebut dalam Pemotongan Uang Sopir Angkot: Tapi Dia Kooperatif

TRIBUNJATIM.COM - Dadang Kosasih begitu emosi saat institusinya disebut-sebut dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor.

Adapun sopir angkot yang menyebut nama institusinya tersebut bernama Eman Hidayat alias Emen.

Hal itu diceritakan Dadang Kosasih kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Baca juga: Pria Syok Lihat Makam Leluhurnya Telah Rata Jadi Kebun Tebu, Ziarah Batal Kebingungan Cari Kuburan

"Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional," ucap Dadang, seperti dikutip dari tayangan di kanal YouTube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025).

"Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi," imbuh dia.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor ini langsung mencari batang hidung Emen.

Apalagi saat nama institusinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen.

"Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu," tutur Dadang.

"Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur, namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur," jelasnya.

"Saya tidak akan melakukan hal yang tercela," tegas Dadang.

"Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya," tambah Dadang.

Gubernur Jawa Barat pun kini mempertemukan Dadang Kosasih dan Eman Hidayat atau Emen. 

Emen mengaku uang kompensasi agar ia tidak beroperasi saat mudik Lebaran disunat, sehingga dana yang diterimanya tidak utuh.

Video pengakuannya itu pun viral di media sosial.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi meminta Emen dan Dadang bicara jujur soal pemotongan pemotongan uang kompensasi sopir di jalur Puncak.

"Sampaikan kepada warga Jabar dan Indonesia, Pak Dadang ini ikut nyuruh motong, ikut menikmati atau tidak?"

"Bicara jujur," tanya Dedi kepada Emen pada unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025) malam

Menurut Emen, Dadang tidak meminta agar uang tersebut dipotong.

Ia juga yakin Dadang tidak menikmati uang kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.

Emen mengungkapkan, yang memotong atau meminta uang, lanjut dia, adalah Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU).

Menurut Emen, uang sebanyak Rp4 juta diserahkan di basecamp.

Sementara Dadang mengaku tidak hadir waktu penyerahan uang bantuan.

Dishub Kabupaten juga tidak dilibatkan dalam program tersebut.

"Hanya provinsi saja. Jadi kita hanya menyaksikan terkait simbolis saja di polres," jelasnya.

Dedi mengkroscek pernyataan Dadang kepada Emen.

Hal itu pun dibenarkan Emen bahwa Dadang tidak ada saat penyerahan bantuan.

"Tak ada," kata Emen.

Baca juga: Pemkab Droping 20 Truk Grosok ke Jalan Rusak yang Ditanami Pohong Pisang, Warga Minta Kejelasan

Dedi menjelaskan, hal ini apa adanya dan sesuai fakta.

"Kita tidak merekayasa, kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak," sebut Dedi.

Dia menegaskan, pungutan liar oleh Dishub Kabupaten Bogor tidak pernah ada.

Yang ada hanyalah pungutan yang dilakukan oleh KKSU.

"Uangnya pun dinikmati oleh mereka. Yang paling penting dari itu adalah ada pungutan berdasarkan informasi, di jalur Cibedug sebesar Rp250.000 oleh KKSU," kata Dedi.

Yang memungutnya, lanjut dia, menjamin sopir tetap beroperasi, meskipun seharusnya mereka diliburkan.

"Untuk Polres Bogor yang perlu ditindaklanjuti, saya yakin pungutan-pungutan itu terjadi di setiap wilayah, cuma ada yang terbuka dan tidak," kata Dedi.

Baca juga: Bunuh Tante Pengasuh Pakai Tangan Kosong, Kekesalan Eki Memuncak saat Cuci Piring: Harus Dimusnahkan

Sebelumnya, sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor mengaku uang Rp1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp200.000.

Sementara Dadang menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

Dadang menyebut, tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000," kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi," ujarnya.

Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

Dedi pun tegas tak akan beri ampun pada oknum yang memotong uang kompensasi sopir angkot.

Ia tak akan tinggal diam dan tetap akan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Menurutnya yang akrab disapa KDM, kasus ini sudah termasuk ranah tindak pidana dan merugikan ratusan sopir angkot, khususnya di wilayah Bogor.

Proses hukum pun akan terus berjalan sampai mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

"Untuk oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda tidak bisa tenang. Bahwa proses hukum harus berjalan," tegas Dedi.

KDM juga akan mengganti uang kompensasi para sopir angkot di Kabupaten Bogor yang dipotong oleh oknum Dishub, Organda, dan KKSU.

Ia menegaskan, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya siap mengganti kerugian tersebut.

"Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp200.000 lagi sebagai uang pengganti," ujar Dedi.

Ia menyayangkan tindakan pemotongan tersebut, mengingat uang sebesar Rp200.000 sangat berarti bagi kehidupan keluarga para sopir. 

Menurutnya, nominal tersebut bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga selama empat hari.

"Rp200.000 berarti bagi mereka, artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp50.000 per hari," jelasnya.

Baca juga: Stan di Mal Surabaya Diduga Jualan Es Krim Beralkohol Disegel Satpol PP, Terkuak Gegara Influencer

Dedi pun menyindir keras pihak-pihak yang mengembalikan uang kompensasi sopir angkot Puncak Bogor.

Sebab menurut Dedi Mulyadi, uang tersebut dikembalikan karena sebelumnya ada pengambilan.

Meski para oknum mengaku tidak meminta, namun Dedi Mulyadi tak percaya begitu saja.

Ia meminta agar pihak-pihak yang menerima uang diselidiki.

"Tadi sopirnya sudah menyampaikan pernyataan, geus dibalikeun ceunah (sudah dikembalikan katanya)," kata Dedi di akun TikToknya, @dedimulyadiofficial.

Namun meski begitu, Dedi meminta agar dugaan pungutan tetap diselidiki.

"Kalau saya sih, ya selidiki aja, agar itu tidak menjadi kebiasaan," tegasnya.

Bahkan meski sudah dikembalikan, kata KDM, hal itu jadi masalah yang lain.

"Kalau pun barangnya sudah dikembalikan, hal yang lain. Tapi BAP-nya harus tetap ada," tegas Dedi lagi.

KDM juga mengatakan, tindakan ini merupakan aksi premanisme, baik oleh oknum berseragam atau tidak.

"Berseragam ataupun tidak, preman tetaplah preman," katanya.

"Ada sopir angkot yang menyampaikan bahwa ada Rp200 ribu tuh dipotong, tapi katanya tidak dipotong."

"Itu mah sukarela, karena sukarela dan jadi ribut, akhirnya dibalikin lagi," beber Dedi.

Dedi Mulyadi pun bersyukur kalau uangnya saat ini sudah dikembalikan.

"Ya alhamdulillah lah kalau dibalikin lagi," katanya.

Namun ia menegaskan kalau aksi tersebut tetap merupakan tindakan premanisme.

"Tapi kalau itu adalah pelaku yang dilakukan oleh ASN atau kelompok lain berbentuk organisasi, saya kekeuh menyatakan bahwa itu premanisme," kata dia.

Dedi Mulyadi pun membedakan antara preman berseragam dan tidak.

"Ada preman yang tidak punya seragam, ada preman yang punya seragam," katanya.

Namun lanjut Dedi, hal itu tetap tidak boleh dilakukan di Kabupaten Bogor.

"Intinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan tugas dan kewenangan dia, dan mengambil hak-hak orang lain."

"Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi," pungkas Dedi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com