Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Sekolah Rakyat

Pendaftar Sekolah Rakyat di Jombang Membludak, Jenjang SD Malah Sepi Peminat

Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang terus dikebut. Pendaftar melebihi kuota. Namun untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sepi peminat.

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Sudarma Adi
TRIBUNJATIM.COM/ANGGIT PUJIE WIDODO
SEKOLAH RAKYAT JOMBANG - Tampak ruang kelas SKB Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang akan digunakan untuk KBM sementara program Sekolah Rakyat pada Kamis (24/4/2025). Pendaftar program Sekolah Rakyat Jombang Membeludak, namun untuk tingkat SD sepi peminat. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang terus dikebut. Pendaftar melebihi kuota. Namun untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sepi peminat.

Menurut keterangan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Purwanto, pendaftar program Sekolah Rakyat di Jombang terus mengalami peningkatan.

Para calon peserta didik yang mendaftar program ini bahkan melebih kuota yang disediakan. Sehingga pihaknya akan memperketat penjaringan.

"Setelah kami lakukan penjaringan, ternyata banyak mendaftar," ucapnya saat dikonfirmasi pada Selasa (20/5/2025).

Baca juga: Sebanyak 64 Kelompok Ternak Jombang Dapat Bantuan Hibah dari Pemkab Sebesar Rp 4,5 Miliar

Untuk kuota Sekolah Rakyat ini memang dibatasi, sehingga tidak semua peserta didik yang mendaftar akan bisa masuk. Unutk tingkat SMP kuota yang disediakan 50 siswa, begitupun dengan SMA yang juga 50 siswa.

"Pendaftar sudah mencapai ratusan lebih. Untuk yang mendaftar di tingkat SMP ada 110 calon siswa. Sementara untuk SMA ada 95 calon siswa," katanya.

Meskipun banyak calon peserta didik yang mendaftar di tingkat SMP dan SMA, namun untuk tingkat SD sangat sepi peminat.

"Untuk tahun ajaran baru Julinnanti untuk SD tidak dibuka karena peminatnya kurang," ungkapnya.

Mengingat pendaftar membludak untuk tingkat SMP dan SMA, Pemkab Jombang bakal memperketat penjaringan. Penjaringan calon siswa sendiri diambil melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khusus desil 1 dan 2.

"Nanti dari hasil penjaringan itu bakal diperketat. Yang paling miskin 50 calon siswa ditambah 5 calon siswa cadangan," jelasnya.

Seleksi calon peserta didik juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan wawancara. Kemudian step terkahir adalah berkunjung ke rumah calon siswa.

Baca juga: Sudah Ada Papan Larangan, Sampah Masih Berserakan di Jalanan Diwek Jombang, Warga Usul Pasang CCTV

Sebagai informasi, agenda Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025-2026 di Kabupaten Jombang terus dikebut untuk bergulir Juli mendatang.

Bukti nyata program tersebut diseriusi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang adalah dengan dimulainya proses seleksi siswa jenjang SMP dan SMA.

Bupati Jombang, Warsubi, mengatakan jika proses seleksi sudah dimulai dan melibatkan beberapa unsur, seperti Camat, Kepala Desa sampai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang.

"Rumah Belajar (Rombel) yang sudah terpenuhi itu untuk jenjang SMP dan SMA. Ada 60 siswa lebih. Untuk jenjang SD masih proses dan memang kuota belum terpenuhi," ucapnya pada SURYA selasa (22/4/2025).

Warsubi melanjutkan jika pihaknya akan terus mendata hingga kegiatan bisa dimulai pada bulan Juli mendatang. Ia menuturkan, jika semua tergantung dari masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di Sekolah Rakyat.

Sementara itu, menurut Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, adanya program Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang ini merupakan langkah positif bagi masyarakat.

"Kalau dari sisi positif kita menilai, mengapa harus ada Sekolah Rakyat, karena negara ingin hadir ke masyarakat yang miskin dan bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas tanpa harus mahal. Tentu memang tantangan cukup besar, kalau kita tidak paham keseluruhan terhadap konsep Sekolah Rakyat ini pasti akan negatif tanggapannya," ungkapnya.

Hadi menjelaskan, Sekolah Rakyat ini, jika dikelola secara baik kedepannya, pemerintah akan hadir kepada rakyat yang butuh untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

"Dengan asumsi seperti ini, di Kabupaten Jombang terdapat 302 desa 4 kelurahan, penduduknya lebih dari 1 juta. Kalau Sekolah Rakyat, jika memang ada SD, untuk kelas 1 SD, kita ambil 100 anak, kita menyeleksi dari 306 desa itu, masih bisa satu desa satu anak dan itu syarat ketentuan berlaku," bebernya.

Hadi melanjutkan, semua proses harus dilewati sesuai prosedur. "Pasti harus ada seleksi, IQ nya bagaimana, minat anaknya bagaimana, karena kita memfasilitasi anak yang betul-betul semangat untuk bersekolah," pungkasnya. 

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved