Bupati Nangis Daerahnya Sulit Uang, Dedi Mulyadi Larang Bawahan Rapat di Hotel: BPJS Belum Kebayar

"Mau uang yang dikumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di kota besar, bintang 1, bintang 2 dan bintang 3, karena rata-rata pejabat enggak mau di hotel melati," imbuhnya. 

Kata dia, hal itu tidak boleh terjadi sehingga dia memutuskan agar pemerintah kota dan kabupaten di wilayahnya tetap menggelar rapat di kantor saja. 

Uang yang biasa dibelanjakan untuk kegiatan di hotel maupun restoran, sebaiknya dialokasikan untuk perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, jalan, sanitasi lingkugan dan sebagainya. 

"Rakyat kita banyak yang nggak punya toilet, nah ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat Rp 360 miliar, BPJS nya belum kebayar, masak kita mau buangin duitnya," pungkas dia.

Beberapa waktu belakangan, Dedi Mulyadi memang jadi sorotan karena akhirnya membongkar perilaku para ASN di Jawa Barat.

Busuknya kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang suka menggelapkan alias menilap uang surat pertanggung jawaban (SPJ) acara.

Hal itu dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Sebelumnya, pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan atau rapat resmi di hotel atau restoran.

Namun, Dedi Mulyadi menyarankan daerahnya agar tidak ikut menggelar rapat di dua lokasi tersebut.

Baca juga: Niat Terabas Macet, Dedi Mulyadi Malah Kena Tilang Rp250 Ribu, Tak Pakai Helm saat Naik Motor Dishub

Kepada pemerintah daerah tingkat dua di bawah otoritanya, Dedi menyarankan kota dan kabupaten agar tidak menggelar rapat di hotel maupun restoran. 

Dedi menyarankan, para Wali Kota dan Bupati untuk menggelar kegiatan resmi di kantornya masing-masing. 

Dedi lalu meminta agar alokasi dana untuk kegiatan rapat di hotel atau restoran, supaya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya yang dirasakan masyarakat banyak. 

Lewat akun media sosial Instagram miliknya @dedimulyadi71, dia membongkar kebusukan ASN yang bersikap tidak jujur dalam membuat laporan SPJ. 

"Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu yah kan, apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu, sering kali SPJ nya atau pertanggung jawabannya tidak sesuai dengan realisasi yang digunakan. Kamar lima ya kan, yang dipakai tiga. Saya tahu lah, makan 10 lalu yang dipakai tujuh," kata Dedi. 

Atas dasar itulah, Dedi mengajak para Bupati dan Wali Kota yang berada di otoritanya untuk mengefisienkan anggaran yang ada.