Trenggalek Sudah Punya Aturan Lebih Dulu Soal Sound Horeg, Jika Ada yang Melanggar Bisa Melapor

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemkab Trenggalek punya aturan yang mengatur soal penggunaan sound system. 

Di tengah polemik keberadaan sound horeg, Satpol PP Kabupaten Trenggalek mengingatkan bahwa Kabupaten Trenggalek sudah memilik Surat Edaran (SE) Bupati nomor 797 tahun 2025.

SE tentang batasan suara kebisingan yang dihasilkan dari sound system/pengeras suara di Kabupaten Trenggalek itu sudah terbit sejak 16 Mei 2025.

"Isinya ada banyak, ya. Yang pertama sebelum mengadakan kegiatan mereka harus izin. Di level kecamatan nanti di Polsek, kalau levelnya di tingkat kabupaten, di Polres. Namun demikian, semua izin itu harus mendapat rekomendasi dari kepala desa atau kelurahan setempat," kata Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Trenggalek, Habib Solehudin, Rabu (16/7/2025).

Dalam SE tersebut juga diatur batasan suara yang dihasilkan oleh sound system. Jika pelaksanaan acara berada di jalan umum permukiman, maka tidak lebih dari enam subwoofer. 

Baca juga: Parade Sound Horeg di Lumajang Wajib Kantongi Izin, Kapolres Sebut Lakukan Penelitian Dampak

Kemudian pengeras suara atau sound system yang ada di lapangan diatur tidak lebih dari delapan subwoofer atau 16 speaker.

"Ada batasan desibel. Untuk yang di perumahan, pemukiman ini 55 desibel, kemudian yang di fasilitas umum ini bisa 60 desibel. Tapi untuk ukuran desibel ini kann alatnya terbatas sehingga kemungkinan yang mudah digunakan untuk pengukuran, ini penggunaan subwoofer," lanjutnya.

Aturan tersebut berlaku baik di hari-hari biasa maupun Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan menjadi pedoman bagi camat maupun kepala desa.

Baca juga: Apa Itu Sound Horeg yang Dapat Fatwa Haram MUI Jatim? Ini Pengertian, Asal-usul dan Perkembangannya

"Sehingga jika di desa ada yang mengadakan karnaval, maka menyesuaikan dengan pedoman yang ada," ucap Habib.

Jika aturan tersebut dilanggar dan terjadi kerusakan maka kerugian akan ditanggung oleh penyelenggara.

Masyarakat juga bisa melaporkan ke Satpol PP dan Pemadam Kebakaran jika mengetahui adanya penggunaan sound system dengan volume yang berlebihan.

Baca juga: MUI Kota Batu Bakal Pertegas Aturan Sound Horeg, Gelar Rakor Akhir Pekan Ini

"Bisa melapor ke level bawah desa, terus mungkin di diselesaikan di tingkat desa, kecamatan, kalau tidak bisa di tingkat kabupaten," jelas Habib.

Berikut ini poin penting dalam Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 797 Tahun 2025:

Dalam rangka menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Trenggalek bersama ini kami sampaikan kepada saudara untuk mensosialisasikan penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan pengeras suara/sound system agar tidak menganggu dan menimbulkan keresahan masyarakat mempedomani Surat Edaran, sebagai berikut: