Khawatirkan Dampak Sosial, DPRD Jatim Serius Godok Regulasi Soal Judol dan Pinjol Ilegal
DPRD Jawa Timur menyoroti soal semakin banyaknya praktik judi online (judol), pinjaman online (pinjol) ilegal hingga sound horeg.
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
"Kami kalau terkait yang daring atau yang digital itu tindakan preventif dan konseling. Jadi kami masuk di ruang-ruang preventif dan konseling kalau terkait itu," jelas politisi Partai Demokrat ini.
Baca juga: Imbas Judol, Siswa SMP Kurang Mampu Malah Terjerat Utang Teman dan Pinjol Rp 4 Juta: Takut
Sementara fenomena sound horeg, merujuk pada sistem audio yang sangat keras, sering kali dengan getaran bass yang kuat.
Umumnya, digunakan untuk hiburan di acara seperti karnaval atau parade di masyarakat.
Beberapa waktu lalu, fenomena sound horeg memang ramai dikritisi berbagai pihak karena dianggap menganggu.
Bahkan, Pemprov Jawa Timur sebelumnya sudah mengeluarkan Surat Edaran atau SE bersama tentang sound horeg.
SE Bersama tersebut mencakup berbagai ketentuan, misalnya batas kebisingan, spesifikasi kendaraan pengangkut, waktu penggunaan, rute, perizinan dan larangan tertentu.
Menurut Dedi, melalui pembahasan regulasi ini, pihaknya ingin lebih menguatkan lagi aturan dengan memasukkan secara resmi ke Peraturan Daerah.
"Kita resmikan lewat Perda," ungkap politisi muda tersebut.
DPRD Jawa Timur
judi online
Dedi Irwansa
pinjol ilegal
RS Jiwa Menur
TribunJatim.com
berita Jatim terkini
Tribun Jatim
| Layanan Digital Kependudukan Mulai Diminati Warga Malang, Semuanya Bisa Dilakukan dari Rumah |
|
|---|
| Tomoro Manukan Surabaya Dilengkapi Coworking Space dan Lift, Pertama di Jaringan Tomoro Coffee |
|
|---|
| Rencana Pembangunan Real Estate di Lereng Arjuno-Welirang Tuai Polemik, DPRD Pasuruan Bentuk Pansus |
|
|---|
| Berburu Kursi Penting di Pemkab Jombang, 10 Pejabat Ikuti Asesmen di BKD Jawa Timur |
|
|---|
| Ivan Gunawan Kaget saat Temui Fitri yang Dicerai Suami Jelang Jadi PPPK, Beri Pesan Hidup di Jakarta |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.