Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Jatim Sukses Turunkan Stunting, Gubernur Jatim Khofifah Diganjar Penghargaan Nasional dari BKKBN

Gubernur Jawa Timur Raih Penghargaan BKKBN, Khofifah tegaskan komitmen dan konsistensi turunkan stunting di Jawa Timur

Editor: Samsul Arifin
Istimewa/Pemprov Jatim
RAIH PENGHARGAAN - Gubernur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa raih penghargaan dari BKKBN mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Khofifah secara aktif bersinergi menurunkan stunting dan melaksanakan program 'Genting' atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting  

“Yang penting bukan hanya mengejar target penurunan, tetapi memastikan konsistensi dalam pelaksanaan seluruh program. Konsistensi inilah yang akan menentukan apakah upaya kita benar-benar berdampak,” ujarnya.

Gubernur Khofifah juga menegaskan intervensi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik sebelum kelahiran maupun setelah anak lahir. Termasuk pemantauan berbasis data individual.

“Pendekatan by name by address harus terus diperkuat. Pengukuran rutin di Posyandu, pendampingan ibu hamil, dan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri juga wajib diperkuat dan berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut intervensi stunting membutuhkan sinergi lintas sektor. Termasuk di lingkungan sekolah, keterlibatan Dinas Pendidikan menjadi kunci dalam memastikan pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik.

“Untuk itu kami optimis dengan adanya program MBG turut menjadi upaya strategis penanganan stunting dari lingkungan sekolah. Dengan demikian, program penurunan stunting bisa berjalan, komprehensif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam arahannya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan pencegahan dan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas nasional. 

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2024 mencatat, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 19,8 persen. Pemerintah berkomitmen menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045. 

Target tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Rakornas PPS menjadi ajang strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai desa, NGO, swasta, perguruan tinggi, hingga masyarakat untuk memperkuat gerakan #CegahStuntingItuPenting.

Wakil Presiden RI Gibran menegaskan bahwa meskipun prevalensi stunting turun secara signifikan, program yang telah dilaksanakan harus tetap dilaksanakan dengan baik. 

“Saat ini pemerintah juga memperkuat komitmen dengan meluncurkan berbagai program unggulan terkait penurunan stunting, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujarnya.

Melalui MBG dimana ibu menyusui, ibu hamil, dan anak balita juga menjadi sasaran program, diharapkan dapat memperbaiki asupan gizi. Sedangkan dengan CKG, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya. 

Pada kesempatan ini, Wapres menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui pencegahan stunting baru.

Wapres berpesan kepada semua Kepala Daerah harus mengutamakan basis data sebelum pengambilan kebijakan dalam penurunan stunting

 "Terpenting jika akan mengambil kebijakan harus berbasis data. Penurunan stunting harus dikawal dan ini adalah kerja bersama dan harus dilakukan kroyokan bersama," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved