Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Dipangkas 92 Persen, DPRD: Sangat Tak Manusiawi

Hafidi merinci, anggaran Rp 50 juta tidak cukup untuk biaya pendampingan hukum setahun. Kata dia, dana ini akan habis dalam waktu 1-3 bulan saja.

Baca juga: DPRD Jember Geram Developer Absen RDP Soal Saluran Irigasi Tertutup, Pemkab: Lapor ke Pemprov Jatim

"Ini akan membebani LBH atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH), sebab mereka terkesan dipaksa melakukan pengecualian layanan yang justru dapat menimbulkan fitnah besar bagi lembaga tersebut," ulasnya.

Hafidi mengatakan, kalau Badan Anggaran dan TAPD Pemkab Jember tidak segera menaikkan anggaran tersebut. Hal ini sama saja tidak niat memberi biaya bantuan hukum bagi warga miskin.

"Lebih baik hanguskan saja anggaran itu. Ketimbang mengeluarkan angka Rp50 juta, justru itu merupakan bentuk pelecehan," paparnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Jupriono belum bisa dikonfirmasi, atas pengeperasan anggaran bantuan hukum tersebut.