Warga Kota Malang Ceritakan Kendala Urus e-KTP, Blanko Habis Hingga Gagal Login Aplikasi

Dengan peralihan sistem menuju digitalisasi, warga berharap pemerintah kota tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memastikan infrastruktur dan kesiapan pengguna di lapangan berjalan seimbang.

Warga Kota Malang lainnya menilai pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan dari sisi efisiensi dan sosialisasi layanan digital.

Agung Budi, menceritakan pengalamannya saat mengurus KTP pada tahun 2019. Saat itu, proses pengurusan dilakukan secara langsung di kantor pusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang. 

“Waktu itu saya datang siang, sore sudah jadi. Cepat pengurusannya. Kalau yang lain biasanya dua hari,” ujarnya.

Agung menilai sistem pelayanan saat itu cukup memuaskan, meski antrean panjang masih menjadi kendala utama.

"Menurut saya, sejauh ini pelayanan sudah enak, hanya saja antre. Bisa antre sampai dua jam karena banyak yang mengurus KTP,” katanya.

Ia berharap dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Malang, antrean masyarakat dapat terbagi dan pelayanan menjadi lebih cepat. 

“Sekarang kan ada MPP, mungkin bisa membantu agar pelayanan lebih merata dan tidak menumpuk di satu tempat,” imbuhnya.

Terkait dengan KTP digital, Agung mengaku belum mengetahui secara detail mengenai layanan tersebut. Namun, ia menilai digitalisasi merupakan langkah positif ke depan, terutama untuk generasi muda.

“Kalau digital, anak-anak muda pasti paham. Hanya saja perlu sosialisasi lebih luas, mungkin bisa dimulai dari sekolah karena mereka nanti juga akan mengurus KTP,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan sistem digital juga bisa membantu efisiensi waktu, terutama bagi pelajar. 

“Kalau lewat digital, jam belajar mereka tidak terganggu. Jadi bisa lebih praktis tanpa harus antre lama,” tuturnya.

Agung menambahkan, selama proses pengurusan ia tidak mengeluarkan biaya apa pun selain materai dan tidak menggunakan jasa calo. Ia berharap pemerintah terus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, mudah, dan ramah pengguna.

“Selama ini memang sudah baik, tapi dengan sosialisasi dan peningkatan sistem digital, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan tanpa harus menunggu lama,” pungkasnya