Guru Swasta Cemas Gaji 11 Bulan Tak Dibayar Padahal Rp 1 Juta Per Bulan, Terpaksa Kerja Serabutan

Ia menyebutkan Pemkab Muba memahami kondisi para guru honorer tersebut dan tengah mencari solusi terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

"Saya mendukung apa yang disampaikan oleh guru-guru. Saya paham bagaimana perjuangan dan perasaan mereka," ujar Toha saat menemui langsung perwakilan guru swasta.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran honor bukan karena ketidakpedulian pemerintah daerah, melainkan adanya keterbatasan regulasi yang mengatur penggunaan anggaran daerah untuk guru swasta.

"Terkait gaji, kita terkendala aturan. Namun kita sudah sama-sama sepakat untuk melakukan studi, seperti di Bangka Belitung yang sudah memiliki aturan khusus untuk pembayaran honor guru swasta," ungkapnya.

Baca juga: Kesal Tiga Bulan Gaji Tak Dibayar, Wanita ini Curi Ponsel dan Motor, Tuntun Hingga ada yang Mau Beli

Toha menugaskan dinas terkait untuk melakukan pendampingan dan koordinasi hingga ke kementerian terkait.

Ia juga memastikan bahwa dalam waktu dekat, lima perwakilan guru bersama dinas pendidikan akan ikut dalam kunjungan kerja dan pendampingan ke kementerian.

"Saya sudah mengutus dinas terkait untuk mendampingi sampai ke kementerian. Nanti lima perwakilan dari guru dan dinas akan ikut bersama-sama," tambahnya.

Pemkab Muba berkomitmen untuk mencari jalan keluar terbaik agar para guru honorer swasta dapat menerima haknya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

"Saya mengerti perasaan guru honor ini, karena semuanya perlu makan. Kalau semuanya sudah terpenuhi, pekerjaan juga akan lebih mudah dijalankan," tutupnya.

Baca juga: Pantas Karyawan Mogok Kerja, Gaji Tak Dibayar 2 Tahun hingga Nunggak Rp 3 M, Berobat Bayar Sendiri

Dalam peristiwa lain, seorang wanita heran kerja setahun di pemerintahan tak digaji.

Wanita berinisial AS (27) itu kemudian kaget tahu statusnya hanya magang di instansi pemerintahann tersebut.

Rupanya, warga Palembang, Sumatera Selatan itu menjadi korban penipuan dengan modus dijanjikan lolos seleksi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

AS pun kemudian melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang.

Ia menceritakan bahwa pada tahun 2023, ia dikenalkan kepada terlapor BN dan EK oleh R, teman lamanya. 

R mengatakan bahwa BN dan EK bisa meloloskan seleksi PPPK di salah satu instansi pemerintah Kota Palembang.