Angka Nol di Rupiah Bakal Dihapus, Apa Untung Ruginya untuk Masyarakat dan Ekonomi?

Ringkasan Berita:

• Redenominasi berarti penyederhanaan nominal rupiah dengan cara menghapus beberapa angka nol, tanpa mengubah nilai riil dari uang tersebut.
• Ekonom menyebut redenominasi memiliki manfaat dari sisi reputasi dan kepraktisan.
• Redenominasi tidak mengurangi nilai uang terhadap barang.

TRIBUNJATIM.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memasukkan kebijakan redenominasi rupiah ke dalam rencana strategis pemerintah periode 2025–2029.

Kebijakan ini akan diatur melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) yang ditargetkan rampung pada 2027, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025.

Secara sederhana, redenominasi berarti penyederhanaan nominal rupiah dengan cara menghapus beberapa angka nol, tanpa mengubah nilai riil dari uang tersebut.

Contohnya, uang Rp 1.000 akan menjadi Rp 1, namun harga barang dan jasa juga akan disesuaikan artinya daya beli tetap sama.

Kebijakan ini kembali menarik perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial X. Sebagian mendukung, sebagian lagi masih ragu. 

Namun, benarkah redenominasi bisa memperkuat nilai rupiah?

Baca juga: Arti Kata Redenominasi Rupiah, Kebijakan yang Siap Diluncurkan, Tinggal Tunggu Momen Tepat, Kapan?

Efek Psikologis, Bukan Ekonomi Riil

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan, redenominasi memiliki manfaat dari sisi reputasi dan kepraktisan.

“Redenominasi punya manfaat positif secara reputasi dan praktis,” ujarnya kepada Kompas.com (9/11/2025).

Meski begitu, ia menekankan kebijakan ini membutuhkan biaya besar, terutama untuk pencetakan uang baru dan edukasi publik.

Estimasi biaya yang dibutuhkan pemerintah mencapai Rp 4–5 triliun.

Secara teori, redenominasi tidak memengaruhi inflasi, sebab daya beli masyarakat tetap sama.

Namun, efek psikologis dan pembulatan harga ke atas dapat menimbulkan kenaikan harga sementara.

“Setelah redenominasi, masyarakat cenderung merasa harga lebih murah, sehingga konsumsi meningkat. Ini bisa menaikkan harga, walaupun hanya sementara,” jelas Wijayanto.

Ia juga menyoroti potensi penolakan dari pemilik uang tunai ilegal atau uang ‘gelap’, karena uang tersebut sulit ditukarkan dan berisiko kehilangan nilai.

Baca juga: Redominasi Uang Rp1.000 Jadi Rp1, Apa Artinya untuk Masyarakat? Purbaya Siapkan RUU

Perlu Waktu Panjang dan Persiapan Matang