Angka Nol di Rupiah Bakal Dihapus, Apa Untung Ruginya untuk Masyarakat dan Ekonomi?

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menilai pemerintah harus sangat hati-hati agar redenominasi tidak berakhir seperti kasus di Brasil, Ghana, atau Zimbabwe, yang pernah mengalami hiperinflasi.

“Persiapan ideal membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun, bukan 2 atau 3 tahun,” ujarnya.

Menurut Bhima, jika RUU selesai pada 2027, maka implementasi paling cepat baru bisa dilakukan sekitar 2035. 

Ia juga mengingatkan tentang fenomena pembulatan harga oportunistik (opportunistic rounding) kecenderungan pedagang membulatkan harga ke atas.

"Barang yang semula Rp 9.000 bisa jadi Rp 10, bukan Rp 9. Ini bisa memicu inflasi sementara,” jelasnya.

Bhima menegaskan, penguatan nilai rupiah tidak bisa dicapai hanya lewat redenominasi.

“Rupiah akan kuat jika ekspor non-komoditas meningkat, biaya logistik turun, dan daya saing sumber daya manusia serta inovasi membaik,” tambahnya.

Baca juga: Dampak Jika Rp 1000 Jadi Rp 1, Efisiensi Ekonomi hingga Daya Saing Kuat, Ekonom: Tidak Bisa Singkat

Redenominasi Bukan Sanering

Baik Wijayanto maupun Bhima sepakat redenominasi berbeda dengan sanering.

“Redenominasi tidak mengurangi nilai uang terhadap barang, sedangkan sanering justru menurunkan nilai uang,” jelas Bhima.

Sanering terjadi ketika pemerintah mencetak uang berlebihan hingga nilai mata uang merosot. Akibatnya, harga barang tetap tinggi sementara daya beli jatuh.

Misalnya, setelah sanering 1:1.000, uang Rp 10 juta menjadi Rp 10 ribu, tetapi harga bensin tetap Rp 10 ribu, masyarakat pun kehilangan daya beli.

Sebaliknya, dalam redenominasi, penyesuaian dilakukan secara serentak antara uang dan harga barang.

 Jika berlaku rasio 1:1.000, uang Rp 10.000 menjadi Rp 10, dan harga bensin juga menjadi Rp 10. Nilai riil tetap sama.

“Sanering membuat masyarakat miskin, sedangkan redenominasi hanya menyederhanakan tampilan uang tanpa mengubah nilai ekonomi,” tegas Wijayanto.

Bukan Cara Instan

Redenominasi rupiah bukan cara instan memperkuat mata uang, melainkan langkah administratif untuk mmenyederhanakan sistem keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Nilai riil uang tidak berubah, namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan ekonomi, stabilitas harga, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com