Pilkada Malang

Penjelasan KPU Kabupaten Malang Tanggapi Protes Malang Jejeg dan Ladub

KPU Kabupaten Malang merasa telah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilkada sesuai regulasi yang berlaku.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Pipin Tri Anjani
SURYA/Erwin Wicaksono
KPU Kabupaten Malang merasa telah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilkada sesuai regulasi yang berlaku. 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - KPU Kabupaten Malang merasa telah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilkada 2020 sesuai regulasi yang berlaku.

"Kami telah lakukan yang terbaik. Pelayanan hak pilih tidak ada yang kita abaikan," kata Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika ketika dikonfirmasi.

Pria yang akrab disapa Dika ini merasa lontaran protes adalah hal yang lumrah dalam pesta demokrasi.

"Wajar rapat pleno ada protes. Prinsipnya semua saksi legowo, bahwa ada jalurnya kalau tidak menerima hasil ini," beber Dika.

Menanggapi tuduhan Malang Jejeg soal luputnya hak pilih suara di beberapa tempat, Dika menampik tuduhan tersebut.

Baca juga: Gubernur Khofifah Luncurkan Program Dorong Pengembangan Ekonomi di Pondok Pesantren

Baca juga: Polresta Malang Kota Akan Turunkan Tim Gabungan, Lakukan Pengecekan Kotak Amal di Berbagai Wilayah

"Saat monitoring saya datang ke Ngajum, tahanan asimilasi Ngajum kita melayani semuanya. Di rumah sakit juga. Kita datangi yang di RS Wava Husada," ungkap Dika.

Sebagai penyelenggara Pilkada, Dika mengatakan, pihaknya tak bisa memaksa masyarakat untuk memberikan hak suara. Terutama bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan medis intensif.

"Tidak semua pasien yang menggunakan hak pilihnya. Ada yang tidak mau.  Lalu tidak mau mengurus A5 dan alasan lainnya. Namun kami sudah berupaya, ya sebatas itu," jelasnya.

Pria berambut lurus ini menanggapi santai berbagai rencana gugatan yang juga melibatkan pihaknya.

"Kita lihat nanti kajiannya apa. Apa yang digugat ya kita ikuti saja. Kami siap. Karena itu hak mereka (paslon)," ujar Dika.

Sementara itu, Dika memastikan hadirnya Muspika saat memberi sambutan sebelum pencoblosan, merupakan tindakan yang tidak melanggar regulasi.

Baca juga: Machfud Arifin Gugat Hasil Pilkada Surabaya 2020 ke MK, PSI: Perbuatan Sia-sia

"Hadirnya Muspika tidak melanggar regulasi. Karena di PKPU 19, juga dapat dihadiri pemantau, masyarakat dan instansi terkait. Saya kira tidak ada masalah," tutur Dika.

Dika mengkiaskan jika pihaknya tidak bisa sendirian dalam melaksanakan beberapa tahapan Pilkada 2020.

"Pastinya, melibatkan instansi terkait itu kami sendirian kan tidak mungkin. Berkaitan dengan pengamanan melibatkan dinas terkait dan instansi terkait. Ini bukan bentuk intervensi kok," ucapnya.

Pada tahapan yang membutuhkan validitas tinggi, Dika memastikan ditangani langsung oleh KPU Kabupaten Malang.

"Selama pleno di kecamatan itu dijalankan PPK dan Panwascam. Artinya ini sudah sesuai prosedur," tutupnya. (SURYA/Erwin Wicaksono)

Editor: Pipin Tri Anjani

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved