Beban Pajak Dinilai Tinggi, Politisi PDIP Berharap Kajian Ulang, Singgung Zaman Belanda

“Pemerintah pusat maupun daerah kan bisa mengelola semaksimal mungkin BUMN atau BUMD untuk mendapatkan pendapatan. Jadi tidak harus menjerat rakyat melalui PBB,” tegas Edi kembali.

Pihaknya menyarankan untuk pajak ditiadakan, seperti halnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Saran kami ya harus dikaji ulang, bila perlu dihapus. Dan bertahap dari mulai seberapa luasnya bangunan, sehingga ringan,” terang Edi.

Baca juga: PDIP Jatim Yakini Jokowi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Etalase Kesuksesan Partai

Menurutnya, negara yang merdeka itu tidak membebani rakyatnya dari hasil keringat rakyat.

“Maksudnya jangan memajak rakyat dengan cara seperti itu. Kasihan rakyat, katanya kita sudah merdeka tapi masih berpedomanan pada zaman kolonial Belanda,” jelas Edi.

Pihaknya mengaku siap membantu menyuarakan hak rakyat dalam urusan apapun, terutama pajak.

“Kami siap menyuarakan hak rakyat, kasihan sekali rakyat kita jika aspirasinya tidak tersampaikan. Apalagi ketika sudah disuarakan tapi tidak ada respon, ini bagian dari membebani rakyat secara versi zaman kolonial,” pungkasnya.