Harap BLT untuk Gakin Surabaya Tepat Sasaran, Reni Astuti: Data Kemiskinan Harus Terupdate Faktual

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meminta agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus warga miskin  (gakin) Kota Surabaya tepat sasaran.

Jangan ada satu pun warga gakin berKTP Surabaya terlewati bantuan yang bersumber dari APBD Kota Surabaya tersebut.

Mulai 2024 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan BLT khusus untuk gakin Surabaya yang tidak masuk dalam data kemiskinan pemerintah pusat.

Selama ini mereka adalah penerima bantuan program permakanan atau hantaran makanan jadi (rantang). Namun mulai Januari 2024, permakanan dialihkan ke BLT.

"BLT khusus Surabaya ini harus tepat sasaran. Tidak ada alasan apa pun warga gakin terlewatkan bantuan pengganti permakanan ini. Kami akan cek betul," kata Reni Astuti, Rabu (17/1/2024).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat bahwa program BLT khusus warga Surabaya itu adalah program yang sudah semestinya digulirkan pemerintah.

Baca juga: Gakin dan Lansia Surabaya Dapat BLT Rp200.000 per Bulan, Ketua Komisi D Tegaskan Harus Tepat Sasaran

Setiap gakin harus dipenuhi kebutuhan dasar mereka. Utamanya kebutuhan makan. Selain jaminan kesehatan dan pendidikan.

Reni melihat bahwa BLT adalah program yang sifatnya perlindungan. Mereka yang berhak atas bantuan program tersebut harus terlindungi.

"Siapa yang berhak atas BLT ini? Ya mereka yang masuk data terupdate dan terfaktual," kata Reni.

Perempuan yang kini maju sebagai Caleg DPR RI ini meminta agar program BLT Permakanan itu bisa berjalan sesuai peruntukannya.

Niatnya adalah agar bantuan itu berguna bagi penerima manfaat. Permakanan yang sebelumnya diantarkan tiap hari, kini beralih menjadi bantuan Rp 200.000 per bulan.

RT-RW Harus Proaktif

Saat ini, total penerima BLT Permakanan bulan Januari 2024 untuk warga Surabaya sebanyak 8.310 warga. Mereka adalah gakin, lansia, dan para disabilitas. Jumlah tersebut adalah data terupdate dari data primer triwulan keempat 2023.

Jumlah penerima terakhir 2023 jumlahnya 1.045 orang. Kemudian dilakukan update data dan cek faktual sehingga mendapatkan hasil dengan jumlah penerima BLT mencapai 7.265 warga.

Para penerima manfaat tersebut adalah mereka yang tidak masuk dalam penerima program dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Itu artinya, penerima BLT Permakanan 2024 ini adalah yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT agar tidak penerima ganda.

Kalau permakanan sebelumnya ditemukan ada penerima ganda, sehingga 2024 dialihkan Permakanan menjadi BLT Surabaya. Meski demikian, Reni Astuti meminta agar data kemiskinan di Kota Surabaya ini terus terupdate secara faktual.

"Peran RT dan RW di setiap kelurahan penting dalam memastikan data terkini dan terfaktual. Pak RW dan RT lah yang paham persis kondisi warganya," kata Reni.

Adanya BLT khusus warga Surabaya yang semula Permakanan ini adalah kesempatan Pemkot untuk memberikan bantuan kepada warganya yang tidak mampu yang belum tercover bantuan pusat bisa dihandle. Mereka yang belum tersentuh bantuan dari pusat bisa mendapat perlindungan sosial.

"Warga yang tidak mampu tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan bantuan. Makanya Pak RT menjadi pemegang kunci utama. Warga tidak mampu tapi belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali harus dimasukkan sebagai penerima bulan berikutnya," tandas Reni.

Alumnus ITS ini  menyebut bahwa pijakan utama adalah data kemiskinan. Akurasi data kemiskinan secara faktual bergantung RT RW setempat. Ada gakin usulkan. Kelurahan akan memastikan data kemiskinan sebelum diajukan ke Pemkot Surabaya sebagai penerima BLT.

Warga miskin di setiap wilayah hingga kampung akan terpotret nyata jika RT dan RW mendata secara faktual. Warga sekitar pasti paham siapa yang berhak dan tidak berhak dimasukkan dalam data gakin sebagai penerima BLT. Selama akurasi data faktual, tidak akan ada lagi salah sasaran penerimaan BLT.

"Kita semua melihat bahwa bantuan itu bukan permintaan warga. Tapi sejatinya bantuan itu adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak warga gakin," pungkas Reni.