Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, DPRD Kota Malang Soroti Silpa

Ada banyak hal yang menjadi bahan kritik DPRD Kota Malang dicatat oleh eksekutif.

Wahyu Hidayat menyatakan, catatan-catatan dari anggota DPRD itu akan menjadi bahan evaluasi sehingga bisa mengambil langkah kebijakan lebih baik ke depan.

"Terkait dengan paripurna, alhamdulillah semua fraksi menyetujui walau ada beberapa catatan. Itu akan menjadi dasar kami menindaklanjuti. Kami akan sampaikan ke OPD terkait catatan-catatan itu," terang Wahyu.

Wahyu menjelaskan, rendahnya Silpa yang dicapai saat ini berkat kerja sama semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program di Pemkot Malang.

Menurutnya, menurunnya angka Silpa karena adanya sejumlah evaluasi yang ketat, baik dari Pemkot Malang maupun dari BPK.

Wahyu menegaskan laporan keuangan Pemkot Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

"Memang tahun 2023 ada beberapa target yang kami evaluasi. Kami sesuaikan karena ada beberapa ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang jadikan pedoman. Kami mengoreksi terkait dengan target yang sudah ditetapkan di tahun 2023," bebernya.

Wahyu menerangkan evaluasi tersebut sudah diaudit oleh BPK dan memperoleh WTP. Menurutnya, Pemkot Malang telah mengikuti ketetapan yang berlaku.

"Silpa ini selalu ada dan apa yang sudah kami lakukan itu ada penyesuaian-penyesuaian, efisiensi, dan alhamdulillah bisa menekan Silpa sehingga menjadi satu catatan yang baik untuk di APBD 2024," terangnya. (adv)