Angka Kemiskinan di Surabaya Ditengarai Disumbang Penduduk Luar Kota, Eri Cahyadi Gandeng BPS

Apabila warga miskin tersebut merupakan warga Surabaya, pihaknya akan memberikan program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan ekonomi melalui padat karya, hingga bantuan sosial.

Sebaliknya, apabila yang bersangkutan bukan warga Surabaya, maka intervensi akan dilakukan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota asal.

Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak bisa mengucurkan APBD bagi warga luar kota.

"Begitu halnya dengan orang Surabaya yang tinggal di daerah lain. Contohnya di kabupaten A, ada orang miskin dari Surabaya. Kabupaten A nggak mungkin memberikan intervensi kepada orang Surabaya ini. Pemda setempat bisa koordinasi dengan Surabaya dan selanjutnya Surabaya yang akan memberikan intervensi" katanya.

Menurutnya, hal itu penting untuk memastikan program intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya bisa tepat sasaran.

"Jangan sampai, Surabaya membantu warga luar kota, sementara warga aslinya ditinggalkan. Sehingga, akurasi data ini menjadi penting," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Kolaborasi dengan BPS ini di antaranya melalui Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik).

Diinisiasi BPS, program ini mengintegrasikan data pada website yang mudah diakses oleh masyarakat umum atau stakeholder terkait, dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan stakeholder.

Nantinya, BPS juga melakukan pembinaan pendataan di masing-masing kelurahan sesuai kebutuhannya yang bertujuan menghasilkan statistik yang bermakna dan berdampak untuk kesejahteraan rakyat.

Kepala BPS Jawa Timur, Zulkipli, mengapresiasi komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung program BPS.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya bisa menjadi contoh daerah lain dalam penerapan program ini.

"Pemkot akan mengoper data kepada kami. Data itu akan kami masukkan ke dalam kami," kata Zulkipli.

"Sehingga, semua data akan ada di sana. Seperti halnya monografi kelurahan, seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, hingga lainnya. Ini akan menjadi dasar dalam program intervensi dari pak wali," kata Zulkipli.