Penjelasan Polisi Soal Ipda Rudy Soik Dimutasi karena Karaoke di Jam Dinas, Jalani Sidang Kode Etik

Rudy menjelaskan bahwa garis polisi dipasang di tempat penampungan BBM ilegal sebagai bagian dari penyelidikan.

Dia juga mengungkapkan keterlibatan sejumlah anggota Polresta Kupang Kota dalam menerima suap dari Ahmad, warga yang terlibat dalam penimbunan BBM ilegal.

Namun, Rudy merasa dirinya diperlakukan tidak adil dan diskriminatif karena dipindahkan ke Papua dengan alasan yang tidak jelas.

Baca juga: Kapolda Jatim Bakal Tindak Tegas Anggota Polisi yang Terlibat Politik di Pilkada Serentak 2024

Penjelasan Ipda Rudy Soik

Terbongkarnya mafia bahan bakar minyak bersubsidi yang diduga melibatkan anggota Polda Nusa Tenggara Timur berbuntut panjang.

Inspektur Dua Rudy Soik, yang memimpin operasi itu, malah diseret ke sidang kode etik. Putusannya, Rudi harus menjalani demosi tiga tahun ke Polda Papua.

Rudy yang temui Kompas.id pada Sabtu (31/8/2024) malam bicara blak-blakan terkait mafia BBM yang diduga melibatkan oknum polisi.

Pria berusia 41 tahun itu membeberkan sejumlah dokumen, berupa video, rekaman, foto, dan percakapan di telepon seluler.
 
”Saya harus ungkap ini biar publik tahu. Saya dituduh macam-macam setelah proses kasus mafia BBM ini."

"Prinsipnya, saya tegak lurus dengan aturan dan loyal dengan perintah pimpinan, Kapolresta Kupang (Komisaris Besar Aldinan Manurung),” katanya.

Jalan terjal Rudy berawal dari laporan masyarakat dan temuan tim bahwa terjadi kelangkaan BBM bersubdisi di sejumlah daerah di Pulau Timor. Kelangkaan itu terjadi karena ada permainan jaringan mafia.

Jaringannya dalam beberapa tingkatan. Ada orang-orang yang mendapatkan banyak barcode dari oknum pemerintah untuk membeli BBM bersubsidi. Ini disebut tim pengepul.

BBM dimaksud kemudian dibawa ke tempat penimbunan yang dikuasai beberapa orang.

Selanjutnya, BBM bersubsidi itu dijual ke industri, juga untuk berbagai proyek infrastruktur. Bahkan, diselundupkan hingga ke negara tetangga, Timor Leste.

”Dalam proses distribusi barang ilegal ini dikawal oleh oknum polisi,” kata Rudy.

Berangkat dari informasi lapangan itu, pada 15 Juni 2024 Rudy mendapat perintah penyelidikan.