Tak Diajak Rembukan, Warga Desa di Jombang Tolak Pendirian Tiang Fiber Optik, Pemdes Buka Suara

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Beralasan tak pernah dilibatkan saat proses perizinan, warga Desa Pulolor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tolak pendirian tiang Fiber Optik (FO). 

Warga yang merasa tak pernah dilibatkan dalam proses perizinan pendirian tiang FO ini juga mengaku tidak pernah diajak musyawarah sebelumnya.

Selain itu, warga juga menduga jika pihak Kepala Desa (Kades) Pulolor sudah menerima uang sebesar Rp 20 juta dari perusahaan yang memang hendak mendirikan tiang internet FO tersebut.

Untuk diketahui, tiang internet fiber optik tersebut adalah milik perusahaan penyedia layanan internet dan TV berbayar yang menggunakan teknologi Fiber Optik yakin MyRepublic. 

"Kami mendengar dari pihak MyRepublic ini sudah memberi ke Pj Kades nilainya Rp 20 juta. Kami juga tidak pernah diajak rapat oleh pihak desa perihal ini," ucap Ahmad Rekadi (38) warga Desa Dusun Pulo, pada Selasa (1/10/2024).

Baca juga: Aksi Pencurian di RSUD Jombang, Pelaku Terekam CCTV Ambil Tas Milik Keluarga Pasien saat Tertidur

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika yang dengan nilai Rp 20 juta itu alasannya digunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) desa. 
"Jadi alasannya itu digunakan untuk uang Agustusan," ungkapnya. 

Ia juga tidak mengetahui secara pasti, apakah uang dengan nominal puluhan juga itu digunakan untuk kompensasi atau perizinan. 

"Kami juga tidak tahu uang itu untuk apa, apakah untuk kompensasi izin pendirian tiang atau yang lain, kami tidak tahu. Setahu saya tiang dari perusahaan itu juga belum berdiri, tapi uang sudah keluar," ungkapnya. 

Sebagai informasi, penolakan itu ternyata juga dilakukan oleh warga Dusun Gentengan, hingga akhirnya merembet ke Dusun Pulo. Minta warga sebenarnya sederhana, pihak Pemdes memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. 

"Ini RT dan RW nya saja tidak tahu selama ini untuk pemasangan tiang internet. Kita juga tidak pernah dikasih tahu dan baru kali ini pihak vendor bisa duduk bersama itupun atas inisiatif dari pak RW 5," jelasnya. 

Penolakan warga itu disampaikan di rumah Ketua RW 5 setempat yakni Julianto. Dihadiri pula oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sulianto. Masih kata Rekadi, didalam forum tersebut, ia menyebut jika Ketua BPD saat itu pernah menyebut pihak MyRepublic. 

"Jadi dari pihak BPD tadi datang. Juga sudah menjelaskan perihal dana yang sudah dikeluarkan pihak MyRepublic senilai Rp 20 juta dan digunakan untuk kegiatan agustusan desa. Dari pihak RT dan RW ini mempertanyakan, desa sudah mengizinkan tapi kok belum ada sosialisasi kepada warga," tandasnya. 

Sementara itu, menurut Faruk, perwakilan vendor MyRepublic, menyebut perihal perizinan ia tak tahu menahu lantaran ia hanya sebagai pembuka area dan melakukan pemasangan tiang. 

"Jadi saya ini dadi subkon produknya MyRepublic. Jadi dari MyRepublic ini yang mempunyai pekerjaan dilempar ke kami.  Untuk perizinannya di MyRepublic kita hanya membuka area, masalah perijinan langsung MyRepublic," kata Faruk saat diwawancarai dirumah Ketua RW. 

Baca juga: Sungai Catak Banteng Jombang Berubah Warna, Berlumut dan Penuh Sampah Sepanjang 1 km