Dishub Klaim Uang Kompensasi Sopir Angkot Disunat Tak Benar, Ini Respons Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Ia menyebut ada pemotongan hingga Rp200.000 per orang oleh oknum dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organda.

"Uangnya dicokot per-satu orang Rp200 ribu, jadi bantuan (dari Dedi Mulyadi) itu kita nggak nerima utuh," kata Ade.

Menurut keterangannya, petugas sempat menjelaskan pemotongan dilakukan untuk para pengurus sebagai uang iuran sukarela. 

Ade menyatakan, pemotongan ini juga dialami oleh hampir semua sopir angkot lainnya. Jumlah bantuan yang diterima sopir sendiri bervariasi, jumlahnya Rp400.000-Rp800.000. 

"Kalau saya cuman nerima Rp 400.000 karena Rp 800.000 itu kan harus dibagi lagi sama yang punya mobil (angkot). Jadi yang saya terima di tangan Rp 400.000 aja," ungkap Ade. 

Adanya dugaan pemotongan uang kompensasi ini menimbulkan protes di kalangan sopir angkot.

Di satu sisi, angkot mereka diminta libur operasi. Di sisi lain, uang kompensasi untuk sopir justru dipotong. 

Ade mengaku, ia yang awalnya mendukung kebijakan meliburkan angkot untuk mencegah kemacetan, akhirnya malah merasa dirugikan. 

Sebab, masa Lebaran merupakan ladang rezeki bagi para sopir. Ia ingin ketika angkot diliburkan, uang kompensasi untuk mereka juga tetap utuh. 

Baca juga: Pantas Sandi Butar Butar Drama Dipecat Damkar hingga 2 Kali, Dedi Mulyadi: Kerja Tangan Bukan Mulut

Dishub Klaim Uang Kompensasi Disunat Tidak Benar

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengeklaim para sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor, ikhlas memberikan sebagian uang kompensasi yang mereka terima dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih mengatakan para sopir sukarela menyerahkan uang kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000," kata Dadang di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), via Kompas.com. 

Menurutnya, informasi di media sosial tentang adanya pemotongan uang kompensasi oleh Dishub atau Organda, tidak benar. Ia berpendapat, hal itu terjadi karena adanya miskomunikasi antara para pihak.

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin disampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi," kata Dadang.