Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pemkot dan DPRD Surabaya Tentukan Arah Pembangunan, Tetapkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2030

DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah menetapkan rancangan awal RPJMD 2025-2030 dalam rapat paripurna

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Samsul Arifin
TribunJatim.com/Nuraini Faiq
RPJMD - DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya menetapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (9/4/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Adi Sutarwijono bersama Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah, Bahtiyar Rifai, dan Arif Fathoni. Hadir pula Wali Kota Eri Cahyadi, anggota DPRD Surabaya, dan para pejabat Pemkot Surabaya. 

Di antaranya pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, transportasi, masalah ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan gedung akan jadi prioritas penting yang akan dibahas dalam RPJMD.

"Termasuk masalah parkir. Ini akan dikupas.  Begitu juga seluruh persoalan akan dibahas dalam Pansus Raperda RPJMD," tuturnya.

Terkait timeline, politisi alumnus Unair ini menyebutkan bahwa dalam waktu beberapa bulan ke depan akan diselesaikan. Diperkirakan bulan Agustus seluruhnya akan tuntas. 

"Kami sepakati sekitar bulan Agustus sehingga kita bisa memiliki Raperda RPJMD 2025-2029. Dimana nantinya, itu akan dijadikan acuan arah pembangunan Kota Surabaya," tandasnya 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa poin-poin dalam RPJMD ini menentukan misi Kota Surabaya yang sebenarnya. 

"Apa yang kita lakukan, karena itu sesuai dengan visi misi kita. Yaitu transformasi Kota Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan," tutur Eri. 

Isu Strategis 

Sebelumnya, DPRD Kota Surabaya  bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar rapat pembahasan dan kesepakatan, terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat isu-isu strategis yang dibahas, seperti pembangunan infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pendidikan. 

Isu-isu tersebut merupakan usulan yang disampaikan masyarakat terkait infrastruktur jalan, penanganan banjir, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan pembangunan sekolah.

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved