DPRD Kota Malang Dorong BPR Tugu Artha Sejahtera Perkuat Manajemen Risiko dan Inovasi Digital

“Melalui penyertaan modal ini, kami berharap BPR Tugu Artha Sejahtera dapat mempercepat perputaran ekonomi di sektor perdagangan, kuliner, industri kreatif, dan jasa pendidikan, khususnya bagi warga Kota Malang,” kata Tinik.

Fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sektor UMKM yang dinilai berperan vital dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal. Oleh karena itu, Tinik menegaskan agar BPR Tugu Artha Sejahtera menempatkan pelaku UMKM sebagai prioritas utama dalam penyaluran kredit dan layanan perbankan.

“Harapan kami, langkah ini dapat memperluas jangkauan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang selama ini belum banyak tersentuh lembaga keuangan formal,” pungkasnya.

Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang menyoroti rencana penyertaan modal daerah kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera. Fraksi ini menegaskan agar kebijakan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati dan berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kajian kelayakan yang matang.

Dalam pandangan Fraksi NasDem-PSI, penyertaan modal tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kinerja perusahaan, serta laporan kondisi BPR Tugu Artha.

“Pemerintah Kota Malang harus memastikan lebih dulu apakah BPR Tugu Artha benar-benar sehat secara bisnis atau masih kurang progresif seperti kondisi saat ini,” tegas pernyataan resmi Fraksi NasDem-PSI melalui juru bicara Kristina Yanuarti.

Fraksi tersebut menilai, hingga kini BPR Tugu Artha masih minim inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk dan layanan. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito, serta memanfaatkan produk kredit usaha dan konsumtif.

Karena itu, Fraksi NasDem-PSI meminta Pemkot Malang untuk tidak serta-merta menggelontorkan penyertaan modal sebelum ada rencana bisnis yang jelas, studi kelayakan komprehensif, serta proyeksi kinerja ke depan dari pihak BPR Tugu Artha Sejahtera.

Selain itu, fraksi juga mengingatkan bahwa kondisi APBD Kota Malang saat ini tengah terbatas, seiring menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, kebijakan efisiensi nasional, dan masih tingginya belanja pegawai. Ditambah lagi, pemerintah daerah tengah memprioritaskan realisasi sejumlah program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, seperti program RT Berkelas.

“Dengan mempertimbangkan kondisi fiskal tersebut, skala prioritas dalam alokasi APBD perlu diperhitungkan secara matang, agar kebijakan penyertaan modal ini tidak membebani keuangan daerah dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Kristina