Nganjuk Tercepat Bentuk Koperasi Merah Putih di Jawa Timur, Komitmen Responsif Bupati Kang Marhaen

Ia meyakini, Koperasi Merah Putih bisa menjadi motor penggerak perekonomian di desa. 

Ketika sudah beroperasi masif dan berkembang nanti, koperasi memungkinkan akan menyerap tenaga kerja. 

"Selain itu, Koperasi Merah Putih bisa jadi holding di desa. Koperasi bisa kerjasama dengan UMKM maupun toko kelontong. Produk UMKM bisa dipasarkan di gerai koperasi. Toko kelontong bisa kulakan bahan pokok di koperasi. Praktis roda perekonomian desa bergerak," paparnya. 

Baca juga: Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Borong Belanjaan Minimarket Koperasi Desa, Tunjukkan Dukungan Nyata

Supaya koperasi bisa beropesi dengan efektif, lanjut Kang Marhaen, pihaknya melakukan serangkaian upaya. 

Upaya yang dilangsungkan, pendampingan, evaluasi lapangan, pelatihan bagi pengurus koperasi, membantu menghubungkan dengan BUMN dalam hal kerja sama distribusi sembako. 

"Pelatihan ini penting. Karena pengurus harus punya keahlian khusus mengelola koperasi. Kita perkuat sumber daya manusianya," lanjutnya. 

"Bantuan senilai Rp 3 miliar dari Pemerintah Provinsi Jatim juga bakal disalurkan untuk Koperasi Merah Putih. Kemungkinan anggaran itu cair 2026," tambahnya. 

Saat ini, Pemkab Nganjuk melakukan pendataan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. 

Langkah ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih. 

Infrastruktur itu akan dibangun di lahan seluas 1.000 meter persegi, merupakan aset desa atau pemerintah daerah setempat. 

PT Agrinas Pangan Nusantara bertugas sebagai pelaksana pembangunan ini melalui swakelola atau penyedia dengan skema padat karya. Pembangunan dilakukan menggandeng TNI. 

Berdasarkan Inpres itu, setiap koperasi menerima alokasi dana Rp 3 miliar dari pemerintah pusat. 

Skemanya, Rp 2,5 miliar berupa investasi (capex) yang disalurkan ke PT Agrinas Pangan Nusantara. 

Investasi atau capex mencakup pembangunan gerai, gudang, fasilitas usaha, dan kelengkapan operasional. 

Sementara sisanya, Rp 500 juta untuk biaya operasional atau modal koperasi (opex).