Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tujuh santri laki-laki oleh oknum guru ngaji di Surabaya menjadi perhatian serius DPRD Jatim
Komisi E DPRD Jawa Timur berencana memanggil Dinas Pendidikan Jawa Timur pekan depan guna membahas nasib guru honorer di sekolah negeri
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak pernah menjadikan penghargaan target utama
Sektor pendidikan menjadi salah satu sorotan penting dari Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir 2025
DPRD Jatim meminta agar fasilitas kesehatan meningkatkan deteksi dini terhadap pasien yang menunjukkan gejala mengarah pada hantavirus.
DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2025
Provinsi Jawa Timur hingga saat ini dipastikan belum ada laporan terkait kasus penyebaran Hantavirus.
Wakil Gubernur Jatim menjelaskan bahwa hingga saat ini, di Jawa Timur tidak ada kasus hantavirus.
Polemik terkait kabar larangan guru non-ASN atau honorer mengajar mulai 1 Januari 2027 yang belakangan ramai disorot, turut menjadi atensi
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan resmi melantik seluruh pengurus DPW dan DPD PAN se-Jawa Timur periode 2024-2029 di Jatim Expo Surabaya
Komisi D DPRD Jatim menyambut baik wacana PT Delta Artha Bahari Nusantara (PT DABN) menjadi BUMD seperti didorong oleh Pansus BUMD.
Upaya pemberantasan narkoba didorong agar terus menjadi kesadaran bersama.
Tempat pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) hingga saat ini belum diputuskan dan masih menjadi pembahasan di PBNU.
Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menyambut positif kepastian pelaksanaan Muktamar ke-35 NU
Rencana pelaksanaan Muktamar ke-35 NU mulai menemui kejelasan setelah sejumlah kiai sepuh melakukan pertemuan dengan Rais Aam PBNU di Surabaya
DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan Biro Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah cepat untuk meningkatkan kinerja
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim mendorong Pemprov agar melakukan reformasi total dalam tata kelola BUMD
Komunitas gereja dari berbagai daerah di Jawa Timur berkunjung ke Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Selasa (5/5/2026).
Seluruh fraksi di DPRD Jatim menyoroti bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.
Untuk membentuk badan pengelola, Pemprov mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.