DPRD Kota Malang Anggarkan Rp 5,8 M untuk Beli 5 Mobil Dinas, Warga dan MCW Protes
Malang Corruption Watch (MCW) dan beberapa warga Kota Malang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Rabu (13/2/2019).
Penulis: Benni Indo | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN - Malang Corruption Watch (MCW) dan beberapa warga Kota Malang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Rabu (13/2/2019).
Mereka melakukan protes dan mengkritisi anggaran pengadaan mobil dinas.
Massa meminta agar anggaran yang dinilai sangat mahal itu dibatalkan.
Bagaimana tidak, tercatat ada anggaran Rp 5.8 M yang direncanakan untuk membeli kendaraan pimpinan DPRD Kota Malang.
(Demi Untung Rp 50 Ribu, Pria Paruh Baya di Teluk Sampit Surabaya Bisnis Sabu dan Ekstasi)
(Banyuwangi Masuk Nominasi Penerima Pengelolaan Sampah Modern dari Pemerintah Jerman)
Wakil Koordinator MCW, Atha Nursasi menjelaskan nilai itu terdapat dalam APBD 2019 Kota Malang. Anggaran tersebut rencananya untuk membeli lima unit mobil.
Satu unit mobil pimpinan, tiga unit mobil wakil pimpinan, dan satu unit mobil operasional.
"Angka itu kami nilai terlalu besar, dan buat apa mobil dinas senilai satu miliar lebih per satu unitnya," katanya, Rabu (13/2/2019).
Di sisi lain, pengunjuk rasa menilai kalau kendaraan yang digunakan pimpinan dewan saat ini terbilang masih sangat bagus dan dapat digunakan.
Oleh sebab itu, tidak sewajarnya membeli mobil lainnya dengan harga yang sangat fantastis.
Atha menilai pengadaan mobil dinas tersebut merupakan pemborosan.
Menurut Atha, nilainya tak sebanding dengan belanja langsung untuk pendidikan dan kesehatan.
(Polda Jatim Periksa Caleg Nasdem Asal Gresik Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penipuan)
"Coba saja dibandingkan, masih ada persoalan dengan akses pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.
Menurutnya, pengadaan kendaraan yang harganya sampai Rp 5.8 Miliar itu tidak pantas. Apalagi kinerja DPRD Kota Malang dinilai belum maksimal.
Kejadian korupsi masal yang dilakukan oleh mayoritas anggota DPRD Kota Malang menjadi salah satu bukti nyatanya.
"Dewan harus mengembalikan kepercayaan masyarakat, batalkan rencana pengadaan kendaraan mobil dinas itu," tegasnya.
(DPRD Surabaya Bahas Rapera Kawasan Tanpa Rokok, PNS yang Melanggar Akan Turun Pangkat)
