Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Kota Malang

Dewan Dorong Pemkot Malang Mampu Capai Target PAD sampai Rp 1,2 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang medorong target capaian pendapatan asli daerah bisa tembus di angka Rp 1,2 triliun.

Penulis: Benni Indo | Editor: Sudarma Adi
TRIBUNJATIM.COM/PURWANTO
Sejumlah Anggota DPRD Kota Malang saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Jumat (31/5/2024). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang medorong target capaian pendapatan asli daerah bisa tembus di angka Rp 1,2 triliun.

Meski angka tersebut lebih tinggi dari target APBD tahun 2024 yang sebanyak Rp 970 miliar, DPRD Kota Malang menilai target lebih tinggi bisa diraih.

Dewan mengamati, capaian PAD Kota Malang selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.

Pada 2021 ada peningkatan sebesar Rp 430 miliar. Pada 2022 meningkat Rp 566 miliar. Peningkatan kembali terjadi pada 2023 terealisasi Rp 792 miliar. Meskipun mengalami peningkatan, totalnya masih cukup jauh dari Rp 1 triliun. 

Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrahman mengatakan berdasarkan kajian dari internal dewan, potensi PAD bisa mencapai Rp 3 triliun. Syaratnya, beberapa pajak harus dilimpahkan ke pemerintah tingkat kota seperti pajak kendaraan bermotor.

Baca juga: Pemkot Malang Dengar Kegelisahan Pekerja Terkait Tapera: Mereka Keberatan

"Dewan meminta Pemkot Malang memaksimalkan penyumbang PAD yang ada. Pertama tentu dari pajak daerah yang memiliki target paling tinggi. Serta retribusi daerah," ujar Abdurrahman.

Target pajak daerah pada 2024 ini sebesar Rp 806 miliar, sedangkan retribusi di angka Rp 56 miliar.

Abdurrahman mengatakan, pada 2023, PAD tidak menyentuh Rp 1 triliun karena kurangnya memaksimalkan potensi.

"Harapan kami ada peningkatan pada 2024. Bisa menyentuh Rp 1,2 triilun," ujarnya. 

Menurutnya peningkatan ini perlu untuk keberlangsungan pembangunan. Terutama sektor vital seperti insfrastruktur dan jaminan kesehatan masyarakat Kota Malang

Dirinya menyoroti skema sewa aset perlu diperbaiki agar pendapatan lebih tinggi. Dia mencontohkan, sewa aset seringkali jauh lebih murah dibanding harga sewa umum. Hanya berkisar 20 persen dari harga sewa pasaran.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dalam laporannya menyatakan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2.337.889.254.705 terealisasai Rp 2.344.815.945.227.81 atau sebesar 98,61 persen pada 2023.

Baca juga: Rencana Relokasi Pedagang Pasar Gadang, Pemkot Malang Lakukan Pemetaan Teknis Terminal Hamid Rusdi

"Terdapat kekurangan Rp 33.073.309.427.19 yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah," terang Wahyu.

Sumber-sumber itu antara lain pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp 834 miliar, terealisasi 73,19 persen. Ada kekurangan Rp 223 miliar. Lalu retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp 55 miliar, terealisasi 90,47 persen. Terdapat kekurangan target Rp 5 miliar.

"Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp 29 miliar, terealisasi 102,77 persen. Sedangkan pendapat lain terealisasi 122,07 dari target Rp 83 miliar," terang Wahyu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2023 sebesar Rp 451 miliar yang merupakan hasil realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 460 miliar. Sedangkan sisa lebih pembiyaan anggaran (Silpa) pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 199 miliar. 

Wahyu berpendapat, realisasi PAD lebih dari Rp 1 triliun kemungkinan besar baru terlaksana tahun 2025.

Pasalnya, ada tambahan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Meskipun demikian, pihaknya bakal memaksimalkan realisasi PAD tahun ini.

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved