Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Dedi Mulyadi Kuak Gaji Gubernur Jabar, Siap Jika Dana Operasional Dihapus: yang Rugi Masyarakat

Viral disebut terima gaji dan tunjangan Rp33 miliar per tahun. Dedi Mulyadi bongkar gaji dan tunjangan Gubernur Jabar.

Editor: Hefty Suud
Kompas.com/Faqih Rohman Syafei
GAJI DAN TUNJANGAN GUBERNUR - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (19/7/2025). Kini ia jadi perbincangan di media sosial, disebut terima gaji dan tunjangan Rp33 Miliar per tahun. 

“Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya,” ujarnya.

Ucapannya tersebut kemudian menjadi viral di media sosial.

Beberapa pihak menyesalkan ucapan itu karena dinilai menyudutkan rakyat, namun banyak juga yang mendukung dan membenarkan pandangan gubernur tersebut.

STUDY TOUR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sebut study tour adalah pembodohan publik.
STUDY TOUR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sebut study tour adalah pembodohan publik. (tribunjabar.id / M Rizal Jalaludin)

Sementara itu, melansir dari Kompas.com, Dedi menegaskan bahwa maksud dari pernyataannya tersebut adalah setiap manusia, baik masyarakat maupun pemimpin memiliki potensi serakah dan koruptif.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sifat itu sudah fitrah yang ada di manusia.

“Sama, ya sama, saya kan punya pengalaman. Dikasih kios satu, ingin adiknya masuk, pengen saudaranya masuk, ingin menguasai seluruh kios gratis. Kan ada pengalaman,” kata Dedi.

Dedi lalu menceritakan pengalamannya di kampung maupun saat menjabat di Purwakarta.

Saat itu, ada warga yang diberi fasilitas tempat usaha gratis, namun justru menyewakannya kepada orang lain dengan harga tinggi.

“Pengalaman saya dulu di Pasar Rebo Purwakarta. Video YouTube-nya ada, lapak disewakan Rp 11 juta, padahal itu gratis disediakan bagi pedagang,” ungkapnya.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa potensi koruptif tak hanya melekat pada pejabat atu pemimpin. Dia menilai bahwa masyarakat juga memiliki kecenderungan melakukan hal yang serupa.

“Jadi, ya potensi koruptif itu bukan hanya pada kita ini, para politisi, termasuk diri saya. Masyarakat juga sama punya sifat koruptif,” ucapnya.

Dia menilai bahwa sifat serakah adalah bagian dari fitrah manusia. Maka dari itu, negara memiliki peran penting untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Itu fitrah manusia. Setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya serakah. Makanya, fungsi negara itu mengatur agar kebuasan itu tunduk pada undang-undang. Intinya kan itu,” jelasnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu lalu menekankan bahwa baik pejabat maupun rakyat sama-sama harus memperbaiki diri dan taat pada aturan. 

Dia menyebutkan bahwa tugas negara ialah menekan potensi serakah tersebut agar tak berubah menjadi parktik korupsi nyata yang merugikan publik.

“Bagi saya, mau pemimpin, mau rakyat, ya dua-duanya harus bener, gitu lho,” katanya. 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

Berita Viral lainnya

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved