TOPIK
Sound Horeg
- 
										
										
Inilah Aturan Resmi Penggunaan Sound Horeg di Kota Batu, Kegiatan Dibatasi Sampai Pukul 22.00 WIB
Setelah sekian lama muncul pro kontra penggunaan sound horeg di Tanah Air, akhirnya Pemerintah Kota Batu dan pihak kepolisian dari Polres Batu
 - 
										
										
Dewan Dukung Penuh SE Bersama, Berharap Regulasi Sound Horeg Optimal di Jawa Timur
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim berharap agar Surat Edaran Bersama yang mengatur tentang penggunaan sound sistem termasuk sound horeg bisa optimal.
 - 
										
										
Polemik Sound Horeg di Kediri, MUI Haramkan, Pengusaha Menjerit di Tengah Penurunan Pesanan
Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, fenomena karnaval sound system atau yang dikenal sebagai sound horeg kembali menjadi perbincangan
 - 
										
										
Jombang Perketat Aturan Penggunaan Sound System Berkapasitas Besar: Demi Ketertiban dan Toleransi
Pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran Polres, paguyuban sound system, dan berbagai pihak terkait, resmi membahas dan merumuskan aturan baru
 - 
										
										
Penjelasan Dinkes Kota Batu Soal Efek Buruk bagi Kesehatan Akibat Sound Horeg: Ganggu Pendengaran
Karnaval Sound Horeg beberapa minggu belakangan kerap digelar di Malang Raya.
 - 
										
										
Bondowoso Susun Aturan Pembatasan Sound Horeg, Antara Kenyamanan Warga dan Fatwa MUI
Jajaran Forkopimda Bondowoso mulai menyusun draft surat edaran terkait pembatasan Sound Horeg.
 - 
										
										
Sound Horeg Diharamkan, Pedagang Pentol di Jombang Merana: Cari Solusi Adil untuk Ekonomi Rakyat
Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengetuk palu fatwa haram untuk praktik sound horeg, banyak yang langsung menatap
 - 
										
										
Muhammadiyah Dukung Fatwa Haram Sound Horeg MUI Jatim: Berdasarkan Kajian Ilmiah dan Dampak Negatif
Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur turut mendukung fatwa MUI Jatim yang mengharamkan sound horeg lantaran mengganggu dan bising.
 - 
										
										
MUI Tulungagung Dukung Fatwa Haram Sound Horeg MUI Jatim: Demi Kesehatan dan Ketenteraman Umat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung mendukung fatwa haram pada sound horeg yang dikeluarkan MUI Jawa Timur.
 - 
										
										
Sound Horeg di Lumajang, MUI Beri Lampu Hijau, Tunggu Arahan Gubernur Jatim
Polemik mengenai penggunaan sound horeg di Jawa Timur mendapat respons berbeda di Kabupaten Lumajang.
 - 
										
										
Respon PWNU Jatim Soal Fenomena Sound Horeg, Minta Ada Regulasi dari Pemerintah
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur turut angkat bicara mengenai fenomena sound horeg di masyarakat
 - 
										
										
Bupati Trenggalek Punya Surat Edaran Soal Pengaturan Sound Horeg, MUI Angkat Bicara
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Trenggalek menyambut baik adanya Surat Edaran (SE) Bupati nomor 797 tahun 2025
 - 
										
										
Sebelum Ramai Polemik Fatwa Haram Sound Horeg, Trenggalek Sudah Punya Aturannya Lebih Dulu
Di tengah polemik keberadaan sound horeg, Satpol PP Trenggalek mengingatkan bahwa Kabupaten Trenggalek sudah memilik Surat Edaran (SE) Bupati
 - 
										
										
Jauh sebelum Fatwa MUI, Ponpes di Jombang ini Sudah Nyatakan Sound Horeg Haram Lebih Dulu
Fenomena Sound Horeg yang awalnya sekadar hiburan kini memicu perdebatan luas di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pesantren dan ulama.
 - 
										
										
Respon Perkumpulan Pegiat Sound Horeg Bondowoso Soal Fatwa Haram MUI: Pertimbangkan Sisi Positif
Perkumpulan pegiat audio sound sistem dan horeg Bondowoso angkat bicara terkait Fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
 - 
										
										
Pasca Ada Fatwa Haram Soal Sound Horeg, Pemkot Batu Belum Keluarkan Aturan: Diskusi dengan Polisi
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terkait sound horeg namun dengan catatan.
 - 
										
										
Pasca Fatwa Haram untuk Sound Horeg, MUI Jatim Desak Pemda Keluarkan Aturan Tegas
Pasca mengeluarkan fatwa resmi tentang sound horeg, MUI Jawa Timur meminta agar pemerintah daerah mengeluarkan aturan tegas.