Camat di Jatim Kepergok Pakai Mobil Dinas Pemkab untuk Libur Lebaran di Sumatera, Santai Lewat Tol

"Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi," ucap dia.

Sementara itu, Dedi menyebut dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok.

Dia menyadari bahwa Supian adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana.

"Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan," imbuh Dedi.

Senada, Dedi menyebut, keputusan Supian Suri bertentangan dengan instruksi gubernur yang melarang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi selama periode mudik.

Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan bahwa jika kendaraan dinas mengalami kerusakan saat digunakan untuk mudik, negara yang akan menanggung risikonya.

"Iya dong, abai. Kan begini risikonya. Gimana kalau mobil dinas mengalami problem di jalan? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Aturan ini pun telah ditegaskan dalam Surat Edaran Ketua KPK Nomor 7 Tahun 2025 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.

KPK menekankan bahwa kendaraan dinas, sebagai aset negara atau daerah, harus dikelola secara tertib, baik dalam pencatatan, perawatan, maupun pemanfaatannya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com