Wali Kota Risma Tagih Utang BPJS Kesehatan 62,5 M, Lima Bulan Gaji Dokter dan Perawat Belum Dibayar 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengirimkan surat tagihan resmi atas tunggakan utang BPJS Kesehatan ke Pemkot Surabaya.

Klaim dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya atas layanan BPJS sebesar Rp 62,4 M saat ini belum terbayar. 

"Sampai Bu Wali menagih mengirimkan surat resmi empat kali ke BPJS. Namun hingga akhir Desember kemarin belum juga terbayar," kata Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita, Senin (6/1/2020).

• Iuran Naik Per 1 Januari 2020, Peserta BPJS Kesehatan di Tuban Berbondong-bondong Turun Kelas

Dua RS milik Pemkot Surabaya yakni RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Darma Husada (BDH) selama 2019 kemarin melayani setiap pasien BPJS.

Baik pasien yang masuk Program PBI (penerima bantuan iuran) maupun mandiri. 

Keduanya mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan agar perputaran uang di RS plat merah itu bisa berjalan lancar.

• 4 Tarif dan Harga yang Naik di Tahun 2020, dari Rokok, Vape hingga Iuran BPJS

Namun karena selama 2019 nunggak puluhan miliar, kondisi ini bisa mengancam keberlangsungan perputaran uang pada 2020 ini. 

Piutang-piutang BPJS Kesehatan itu ada yang klaim rawat jalan, obat, hingga jasa dokter dan perawat.

Ada yang sejak Mei belum terbayarkan.

• Dirut BPJS Ketenagakerjaan Main Paddling di Pantai Mutiara Trenggalek, Agus Susanto: Asyik Sekali

Ada pula klaim sejak Agustus 2019.

Sebelumnya total klaim dari dua RS itu sebesar Rp 72 M.

Akibat tunggakan klaim RS tersebut, cash flow keuangan rumah sakit terganggu, terutama untuk beli obat.

• Ikut BPJS Ketenagakerjaan Perlu? Ada 3 Keuntungan: Orang Tua Sakit, Anak Bisa Terus Sekolah

Selain itu, jasa layanan dokter juga bermasalah.

Akibatnya honor jasa layanan dokter dan perawat belum terbayar sampai sekarang. 

Lima bulan, honor dokter dan perawat di Surabaya tidak dibayarkan.

• BPJS Kesehatan Jatim Optimis Utang Terbayar dengan Kenaikan Iuran, RS Lebih Dulu Klaim Cair Cepat

Kondisi ini karena dana untuk visitasi dan jasa layanan di rumah sakit itu juga diambilkan dari klaim BPJS Kesehatan.

Dinkes berharap situasi ini tidak berlarut-larut karena bisa bedampak.

“Tapi Saya pastikan bahwa layanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan terganggu meskipun ada tunggakan dari BPJS ini. Sebab sudah ada subsidi dari pemerintah kota,” terang dr Feni, sapaan Febria Rachmanita.

• Adu Gagasan Calon Wali Kota Surabaya, Gamal Albinsaid Tawari BPJS Kesehatan Kelas 3 Mandiri Dibayari

Disampaian, surat tagihan Wali Kota Surabaya kepada BPJS Kesehatan dijawab belum cukup anggaran untuk menutupi klaim dua RSUD di Surabaya itu.

Menunggu kucuran dana dari BPJS Kesehatan Pusat.

Dalam koordinasi bersama BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, disampaikan akan ada pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan pada minggu kedua.

• 4 Cara Cek Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan Lewat Aplikasi, SMS, hingga ATM

Ini pun ditunggu Pemkot. 

Menurut Feni, tunggakan ini tidak berbanding lurus dengan tertibnya Pemkot Surabaya dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Sebab, setiap bulan Pemkot Surabaya membayarkan 443 ribu peserta yang dicover BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tenaga kontrak pemerintah kota.

• BPJS Kesehatan Minta Masyarakat Surabaya Lapor Jika Ada RS Wajibkan Foto Kopi KTP, Bakal Ditegur

Total setiap bulan, Pemkot  membayar Rp 17 miliar kepada BPJS Kesehatan.

Rinciannya, Rp 13,3 miliar untuk BPJS Kesehatan PBI dan 3,9 miliar untuk tenaga kontrak.

Selama ini tenaga kontrak di pemkot diikutkan peserta BPJS Kesehatan.

• Kelas BPJS Kesehatan Hanya Boleh Diganti Sekali Mulai Mei 2020, Tapi Bisa Diubah Dua Tingkat

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono melihat ada potensi  pendapatan yang raib.

Pendapatan dari rumah sakit milik Pemkot tersebut.

"2020 diharapkan BPJS tertib membayar klaim," katanya. 

• Cara Daftar BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir, Berikut Sanksinya Jika Melanggar

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja tidak menampik pihaknya harus mendapat tagihan resmi dari Wali Kota Surabaya langsung.

"Iya ada tagihan resmi memang," kata Herman. 

Pencairan klaim BPJS Kesehatan dari sejumlah RS di Surabaya memang mengalami kendala.

Termasuk dua RS milik Pemkot Surabaya.

• 7 Desa di Kediri Belum Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

"Namun Kondisi ini di luar kewenangan kami menuntaskan klaim tersebut," katanya.

Dikatakan, klaim itu urusan pusat.

Namun prinsipnya jika sudah ada dana pasti dibayarkan.

• Peserta BPJS Kesehatan Sidoarjo Keberatan Penyesuaian Iuran, 80 Orang Pilih Turun Kelas Tiap Hari

"Pasti tetap akan menjadi piutang dan tetap akan dibayarkan," kata Herman. 

Pria asal Sunda ini meyakini pembiayaan dan pembayaran klaim setiap RS akan lancar.

Asal RS tidan menaikkan tarif layanan pada 2020 ini. (Nuraini Faiq)